Opini

Memahami Pemilu dan Demokrasi

Melalui Rumah Pintar Pemilu

Edy Suhartono

(Anggota KPU Kota Medan)

Pengantar

Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) mulai dicanangkan oleh KPU RI pada tahun 2015 dan dilaksanakan secara terbatas di 9 Propinsi dan 18 Kabupaten/Kota. Selanjutnya berkembang, pada tahun 2016 program Rumah Pintar Pemilu diadakan di 10 propinsi. Pada tahun 2017, program Rumah Pintar Pemilu terus dilanjutkan dengan daerah sasaran Pilot Project semakin banyak, yakni 273 Kabupaten/Kota dan 15 propinsi. Hingga pada akhirnya program Rumah Pintar Pemilu eksis dan terlaksana di seluruh KPU propinsi dan kabupaten/Kota di Indonesia.

Dasar hukum Program Rumah Pintar pemilu adalah mengacu dari UU No 11 tahun 2015 dan secara khusus juga merujuk pada PKPU No. 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas project edukasi masyarakat. Rumah Pintar Pemilu selain sebagai tempat dilakukannya kegiatan Pendidikan Pemilih, pun sekaligus sebagai wadah bagi komunitas pegiat pemilu  untuk membangun gerakan. Keberadaan Rumah Pintar Pemilu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan pendidikan nilai nilai demokrasi dan kepemiluan.

Tujuan didirikannya Rumah Pintar Pemilu dan Kegiatan Pendidikan Pemilih adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas  maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, Rumah Pintar Pemilu juga diharapkan dapat menjadi Pusat Informasi Kepemiluan; mendidik masyarakat  tentang pemilu dan demokrasi; memperkenalkan nilai nilai dasar Pemilu dan Demokrasi serta meningkatkan pemahaman akan  pentingnya berdemokrasi.

Konsep Rumah Pintar Pemilu

Konsep Rumah Pintar Pemilu sejatinya adalah pemanfaatan ruang yang ada di dalam suatu bangunan dan mengisinya dengan berbagai informasi tentang pemilu dan demokrasi. Paling tidak ada 4 ruang yang dibutuhkan untuk memaparkan informasi kepemiluan dan demokrasi yang akan ditampilkan. Pertama adalah ruang yang  berfungsi sebagai Ruang Audio Visual; yakni ruang untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan.  Pada ruang audio visual tersedia layar, sound-sistem, tata cahaya, kursi penonton, projector, perangkat pemutar film, tenaga teknisi. Kedua, ruang Pameran (Display Alat Peraga Pemilu), yaitu ruang untuk menampilkan bahan/alat peraga Pemilu, seperti: brosur, leaflet, poster hingga maket atau diorama tentang Pemilu, bentuk visualisasi 3 dimensi yang menceritakan tentang proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi, antara lain seperti proses pemungutan suara, denah TPS, peristiwa yang dianggap memiliki nilai sejarah terkait kepemiluan setempat, dsb. Ketiga, Ruang Simulasi, ruang ini berisi alat – alat peraga yang dipergunakan dalam simulasi, seperti kotak dan bilik suara, alat coblos dan alas yang terbuat dari busa, tinta, contoh surat  suara, daftar hadir, dsb. Keempat, Ruang Diskusi. Ruangan ini dirancang untuk menerima audiensi  atau pertemuan/diskusi/workshop/seminar/FGD tentang Pemilu dan Demokrasi. KPU dapat juga mengundang/memfasilitasi para pegiat pemilu atau kelompok peduli pemilu/masyarakat umum dari berbagai segmen, yang akan melahirkan banyak ide/gagasan/evaluasi  untuk perbaikan proses.

Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan

Pada tahun 2015, ketika pertama kali KPU RI meluncurkan Program Rumah Pintar Pemilu dan kegiatan Pendidikan Pemilih telah membawa kegairahan dan semangat bagi KPU Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Setidaknya bagi KPU Kota Medan yang dipercaya menjalankan Pilot Project Rumah Pintar Pemilu bersama dengan KPU Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk tingkat Sumatera Utara. Pada tahun 2015 tercatat  sebanyak 9 propinsi dan 18 kabupaten/Kota yang mendapat Pilot Project.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Pintar Pemilu adalah berupa Kegiatan Pendidikan Pemilih. Sebagaimana mengutip kata pengantar almarhum Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang menyatakan bahwa menyelenggarakan pendidikan pemilih adalah tanggungjawab semua elemen bangsa; penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil^[1]. 

KPU Kota Medan tetap menggunakan istilah Rumah Pintar Pemilu sebagai Pusat Pendidikan Pemilih bagi warga. Penggunaan istilah  atau nama Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah dimaksudkan  untuk menghindari kesan bias etnik tertentu dan lebih menggambarkan nasional, mengingat heterogenitas masyarakat di Kota Medan. Dan melabel Rumah Pintar Pemilu sebagai Pusat Pendidikan Pemilih bagi warga khususnya di Kota Medan pada dasarnya ingin  menegaskan bahwa KPU juga turut bertanggungjawab dalam melakukan proses pendidikan bagi warga khususnya para pemilih yang ada di Kota Medan untuk meningkatkan partisipasi dan mewujudkan Pemilu yang berkwalitas.

Pada tahun 2015 kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan di Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Medan berbarengan dengan kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karenanya kaegiatan pendidikan Pemiih yang dilakukan lebih banyak dilakukan di dalam kelas dengan mengundang berbagai segmen, antara lain: pemilih pemula, pemuda/mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan kelompok pinggiran.

Berbeda dengan kegiatan sosialisasi untuk Walikota dan Wakil Walikota Medan ,  kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan di Aula KPU Kota Medan yang sekaligus berfungsi sebagai ruang pertemuan.  Pada kegiatan perdana ini lebih mengenalkan konsep Rumah Pintar Pemilu dan Pendidikan Pemilih ke berbagai segmen masyarakat. 

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan  oleh KPU Kota Medan terkait program Rumah Pintar Pemilu dan Pendidikan Pemilih adalah berupa kegiatan sosialisasi RPP dan Pendidilan Pemilih ke berbagai elemen (siswa SMA, Pemuda dan Mahasiswa, Kelompok Disabilitas, Ormas dan LSM, Kelompok Perempuan, Tokoh Agama dan Kelompok Pinggiran)

Kegiatan lainnya yang tak kalah penting adalah mendampingi dan memberikan arahan dalam proses persiapan Pemilihan Osis (Pemilos) di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Medan.

Pada tahun 2016, KPU Kota Medan kembali melanjutkan program Rumah Pintar Pemilu dan melakukan kegiatan Pendidikan Pemilih. Hal ini ditandai dengan menyiapkan pembangunan sarana dan pengadaan alat peraga kampanye berupa desain infografis tentang Pemilu yang ditempel didinding, brosur, stiker, pin, dlsb. serta rangkaian kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan dengan berbegai metode dan segmen. Pada tahun ini juga, tepatnya pada tanggal 14 bulan Desember 2016 KPU Medan melaksanakan Launching Rumah Pintar Pemilu. Kegiatan ini di hadiri oleh Sekretariat KPU RI, Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara, Walikota Medan yang diwakili oleh Sekda dan jajaran muspida plus serta undangan lainnya. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor KPU Medan.

Pada tahun 2017, Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan semakin berbenah, dan mulai melakukan terobosan dengan bekerjsama degan  pemerintah dan SKPD terkait  untuk lebih memasyarakatkan  keberadaan Rumah Pintar Pemilu. Selain itu, tampilan desain Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan telah memberi inspirasi bagi KPU daerah lain untuk semakin memantapkan Rumah Pintar Pemilu yang sedang mereka siapkan. Pada tahun ini juga, tepatnya terhitung sejak 17 Maret s/d 17 April 2017 Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan hadir dalam kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang berlangsung satu bulan penuh. Upaya untuk lebih membumikan RPP ke publik di Kota Medan akan terus dilakukan, tentunya bekerjasama dengan para pihak.

Hingga saat ini, eksistensi  Rumah Pintar Pemilu (RPP)  tercatat di semua Sekretariat KPU, baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten dan kota; dan menjalankan kegiatan  Pendidikan Pemilh ditempatnya masing masing. Harapannya tentu, kehadiran Rumah Pintar Pemilu (RPP) di tengah tengah masyarakat dapat menjadi model dan pusat pembelajaran tentang Pemilu dan demokrasi.

Dinamika Pemilu dan Demokrasi

Demokrasi adalah konsep yang berasal dari bahasa Yunani, “demos” artinya rakyat; dan “kratos” artinya pemerintahan/kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat,   Jadi negara dengan bentuk dan sistem pemerintahan demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan

          Pemilu sebagaimana mengacu dari UU dan PKPU adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat  untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara langsung dan demokratis di seluruh wilayah Negara Indonesia.

Pemilihan adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah Gubernur & Wakil Gubernur; Bupati & Wakil Bupati dan atau Walikota & Wakil Walikota  sesuai wilayah secara langsung dan demokratis. Istilah Pemilihan lebih populer disebut dengan Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah.

            Pemilu dan Demokrasi adalah dua konsep yang terkait satu sama lain. Oleh karenanya  membincangkan masalah demokrasi maka termasuk di dalamnya membahas masalah Pemilu.

          Untuk memahami lebih jauh tentang Pemilu dan Demokrasi kaitannya dengan peran serta masyarakat di dalamnya, maka dapat dilihat melalui peran KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945.

Potret dan dinamika perjalanan Pemilu dan Demokrasi di negeri ini setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1955 ketika Pemilu pertama digelar setelah Indonesia Merdeka. Demikian seterusnya pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara  teratur pada setiap lima tahunan dan menjadi  momentum penting bagi negri ini dalam rangka memilih pemimpin, baik di tingkat Eksekutif maupun Legislatif.

Di Kota Medan potret dan dinamika perjalanan Pemilu dan Demokrasi dapat dilihat dan ditelusuri di Rumah Pintar Pemilu yang menyajikan informasi kepemiluan dan demokrasi sekaligus sebagai Pusat Pendidikan Pemilih  bagi warga di Kota Medan.

Penyajian informasi dalam berbagai bentuk serta kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Rumah Pintar Pemilu menjadi program yang strategis dan penting di tengah semakin merosotnya kesadaran warga tentang arti penting Pemilu dan Demokrasi. Tingkat partisipasi warga yang terus menurun dalam setiap pesta  demokrasi (setidaknya di Kota Medan) menjadi salah satu alasan kuat bagi KPU Kota Medan untuk terus melaksanakan kegiatan Sosialisai  dan Pendidikan Pemilih dalam program Rumah Pintar Pemilu. Melalui  Rumah Pintar Pemilu, diharapkan pemahaman para pemilih dan warga kota Medan tentang apa  itu Pemilu dan Demokrasi menjadi lebih baik dan antusias untuk berpartisipasi menjalankan hak pilihnya.

Penelusuran terhadap hasil Pemilu dan Pemilihan yang berlangsung di kota Medan sejak tahun 2004 sd/ 2020 menunjukkan angka partisipasi kehadiran pemilih yang sangat dinamis. Dinamika angka partisipasi yang cendrung bersifat fluktuatif, dan menunjukkan suatu pola yang ajeg, dimana pada setiap pemiliihan yang bersifat nasional maka angka partisipasi pemilih cendrung tinggi namun jika  pemilihan kepala daerah angka partisipasi pemilih cendrung rendah. Meski secara kwantitatif capaian  angka partisipasi pemilih di Kota Medan tidak pernah mencapai target nasional yang ditetapkan  oleh KPU di atas angka 75 %, namun secara kwalitatif perhelaan demokrasi Pemilu dan Pemilihan yang berlangsung Kota Medan berlangsung aman dan lancar serta terkendali. Kondusifitas dan stabilitas inilah yang terus terjaga dengan baik;  dan dapat menjadi tolok ukur secara kwalitatif bahwa pesta demokrasi, Pemilu dan Pemilhan di Kota Medan berjalan  sukses, baik prosesnya maupun hasilnya; dan tidak menimbulkan gejolak maupun chaos di masyarakat, Capaian hasil Pemilu baik kwantitatif maupun kwalitatif dapat menjadi salah satu cara untuk melihat dinamka perkembangan dan kwalitas demokrasi itu sendiri.

Pendidikan Pemilih dan  Pendidikan Kewarganegaraan

Kegiatan pendidikan kepada para pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP)  tidaklah dimaksudkan untuk mengambill alih peran lembaga pendidikan baik sekolah  maupun universitas.  Kenapa KPU melaksanakan kegiatan  pendidikan pemilih (voter education) dan bukan pendidikan politik (political education)?  Karena KPU bukanlah Partai Politik melainkan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang berkepentingan agar para pemilih menjadi lebih cerdas dan sadar untuk menjalankan hak pilihnya.  Sedangkan Pendidikan Politik tentunya akan lebih pas bila dilaksanakan oleh Partai Politik dan menjadi tanggungjawab Partai Politik untuk mendidik para kader dan basis massa yang dimiliki.

Istilah Pendidikan Pemilih (voter education)  bukanlah hal yang baru, istilah ini paling tidak  sudah ada sejak 1998 ketika Pemilu Pasca Orde baru digelar pada tahun 1999.  Setidaknya di Sumatera Utara pernah ada lembaga bernama SVECH (Sumatra Voter Education Clearing House), sebuah organisasi nonpemerintah (NGO) yang memiliki concern dan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi tentang perhelatan Pemilu tahun 1999 melalui berbagai produk informasi (brosur, leaflet, booklet, buku, poster, spanduk hingga baliho. Kegiatatan diskusi tentang kepemiluan dan demokrasi juga menjadi concern lembaga ini sebagai bagian dari fungsi clearing house, khususnya bagi masyarakat yang ingin memahami dan mendapatkan informasi tentang Pemilu tahun 1999, baik di wilayah Medan maupun  wiilayah Sumatra lainnya.

Bagi KPU kegiatan Pendidikan Pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu menjadi salah satu kegiatan strategis untuk membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan. Hal ini sejalan dengan misi KPU yakni ,meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu. Selama ini ada stigma di masyarakat yang menganggap bahwa KPU hanya bekerja  dan berkegiatan pada setiap 5 tahun sekali atau  pada saat berlangsungnya Pemilihan. Dengan adanya kegiatan Pendidikan Pemlih melalui Rumah Pintar Pemilu,  maka aktifitas KPU dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih  dapat dilakukan kapan saja dan tidak mesti harus ada kegiatan Pilkada atau Pemilu. Sementara kegiatan Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) merupakan istilah yang akrab dengan materi pembelajaran di  lembaga pendidikan formal, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, yakni pada mata pelajaran  PPKN atau Pendidiikan Kewarganegaraan (civic education).

Kedua istilah di atas, baik Pendidikan Pemilih maupun Pendidikan Kewarganegaraan memiliki  kekhasannya masing masing. Jika Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)  dilakukan secara formal di dalam ruangan dengan materi dan kurikulum serta buku referensi yang baku, sementara  Pendidikan Pemilih (voter education) cendrung bersifat informal dan tidak terpaku pada satuan mata pelajaran ataupun  materi dan kurikulum yang baku.  Kegiatan pendidikan pemilih  juga tidak harus dilakukan di dalam kelas, bisa dilakukan di ruang terbuka atau pro aktif berkunjung ke komunitas untuk melakukan  proses pembelajaran secara out class. Perbedaan antara keduanya tentunya tidak menjadi alasan  untuk tidak bisa bersinergi satu sama lain

Memasukkan materi berupa muatan lokal tentang informasi kepemiluan yang ada di masing masing daerah tentunya akan menambah bobot kegiatan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebaliknya penyiapan materi pembelajaran serta  kurikulum secara ajeg dan sistematis yang dilengkapi dengan buku rujukan serta durasi waktu belajar dapat menjadii contoh dan diterapkan dalam kegiatan Pendidikan Pemilih. Selama ini  materi pembelajaran tentang PPKN tampaknya  belum memuat seutuhnya  informasi dan muatan local terkait tahapan,  proses, dan hasil pemilihan yang ada di masing masing daerah. Padahal ini penting untuk memahamkan kepada para pelajar dan mahasiswa tentang realitas yang ada di tempatnya. Muatan lokal inilah yang dapat diisi oleh KPU melalui  pembobotan pada mata pelajaan Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Sehingga  kegiatan  Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Kewarganegaraan tidaklah dalam posisi saling berhadapan (vis a vis)  melainkan saling  melengkapi satu sama lain. Disinilah arti penting  dan relevansi  konsep Pendidikan Pemilih (voter education) yang dilakukan oleh KPU dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) yang dilaksanakan di  sekolah maupun universitas. Oleh karenanya perlu kerjasama yang lebih intensif dan konkrit untuk mendorong lahirnya materi pembelajaran tentang Pemilu dan Demokrasi yang memasukkan muatan lokal dalam kurikukum dan satuan mata pelajaran baik di tingkat sekoah maupun di perguran tinggi, Semoga